Pendidikan Politik dan Cengkeraman Media Massa bagi Pemilih Pemula

Abstrak                                                                                                              

     Pendidikan sudah menjadi kebutuhan formal yang wajib terpenuhi oleh setiap individu. Arus globalisasi menuntut kita untuk memperoleh pendidikan untuk dapat bersaing dalam berkehidupan. Begitu juga kalangan mahasiswa yang termasuk dalam pemilih pemula, membutuhkan pendidikan politik untuk dapat memberi hak pilih kepada pasangan calon kepala daerah pada suatu implementasi demokrasi berupa Pilkada. 
Tidak jauh beda dengan pendidikan, perkembangan arus globalisasi juga menuntut setiap individu memperoleh informasi terbaru dan akurat. Ibarat kebutuhan pokok, informasi seperti media massa sudah seperti kebutuhan yang wajib terpenuhi.
Penelitian ini terangkai karena Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 Bab II Pasal 3 yang berbunyi; “Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”, sudah seharusnya dilakukan revisi atau di hapus.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Media Televisi dan, School-Based Democracy Education           

                                                          

A.   Pendahuluan

1. Latar Belakang

          Pada umumnya diterima pendapat bahwa pendidikan dalam arti luas bertujuan untuk mensosialisasikan seseorang ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dari masyarakat. Pendidikan sebagai suatu proses dalam berbagai kesempatan, jauh lebih luas daripada hasil lembaga persekolahan, mencakup interaksi kemasyarakatan di masyarakat itu sendiri.
Berkenaan dengan pendidikan politik bagi mahasiswa sebagai bagian masyarakat pemilih pemula dalam Pilkada diharapkan dapat dijadikan proses pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara. Sebagaimana diketahui bahwa pilkada merupakan proses pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi para pemuda untuk secara langsung menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan pilihannya.
             Dalam jalur pendidikan formal sebagaimana kita ketahui dan alami penanaman kesadaran politik dilakukan baik melalui kegiatan-kegiatan intra maupun ekstra kurikuler, sedangkan dalam jalur non formal dan informal proses tersebut berjalan melalui komunikasi sosial secara timbal-balik, di lingkungan keluarga, organisasi-organisasi kemasyarakatan serta forum-forum kemasyarakatan lainnya.
              Kekeliruan pandangan umum tentang politik terhadap mahasiswa yang termasuk dalam pemilih pemula dapat dengan mudah dipahami, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Bagi mahasiswa, kekaburan tentang pandangan politik menjadi besar karena pengalaman-pengalaman dalam praktek kehidupan politik yang lebih menampilkan aspek negatif sehingga menumbuhkan citra yang negatif pula.
Misalnya masih adanya fenomena politik uang (money politic) atau politik praktis yang memaksakan kehendak untuk kepentingan sesaat bagi golongan politik tertentu. Hal ini berarti aspek-aspek praktis dari sistem politik yang berlaku lebih berpengaruh dalam pembentukan persepsi kesadaran mahasiswa tentang budaya politik kurang benar.
Sebagai pengingat, kelompok umur 18-20 tahun adalah usia kebanyakan mahasiswa yang menjadikan kelompok umur tersebut dapat digolongkan pada kelompok pemilih pemula.
             Usai sudah Pilkada serentak yang sudah kita dilaksanakan pada 9 Desember 2015 silam di beberapa daerah yang mencakup pilkada untuk kepala daerah; Bupati, Walikota, hingga Gurbernur. Tentu kita dapat membayangkan berapa kali mahasiswa yang termasuk dalam kategori pemilih pemula akan mengikuti perhelatan politik di daerahnya berkenaan dengan pilkada. Jika dianalisis maka seringnya mahasiswa terlibat dalam kegiatan berpolitik akan muncul beberapa kondisi psikologis, diantaranya:
(1) Kejenuhan akibat kegiatan pilkada yang monoton dan mahasiswa sekedar dianggap sebagai “anak bawang” yang belum tentu aspirasi suaranya dapat didengar oleh pemenang pilkada atau penguasa/pemda setempat.
(2) Makna berpolitik hanya sesaat, sehingga setelah perhelatan pilkada selesai maka selesailah sudah tugas mereka sebagai anggota masyarakat dalam berdemokrasi.
(3) Pendidikan politik bagi pemilih pemula dapat kita katakan tidak ada dilaksanakan KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu.

             Jika ditinjau lebih jauh, pemahaman dan etika berdemokrasi sangat diperlukan sepanjang mereka sebagai warga negara dan generasi penerus bangsa untuk memajukan budaya politik yang terpuji.
Di sinilah kita melihat betapa perlunya menyosialisasikan kesadaran politik bagi mahasiswa ke dalam nilai-nilai, norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan dasar dalam kehidupan kemasyarakatan, dimana kehidupan politik merupakan salah satu seginya. Dan karena tujuan yang demikian itu adalah juga merupakan tujuan dari pendidikan, baik formal maupun informal.
Kesenjangan pendidikan semakin melebar tatkala, orientasi pendidikan itu sendiri masih berfokus pada aspek kognitif, dan pemilih pemula lebih banyak diperlakukan sebagai obyek pelengkap dalam proses pembelajaran demokrasi. Apa yang  dipelajari di kelas terkadang tidak sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani sebagai anggota masyarakat, padahal mereka adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.
             Memahami kesadaran politik mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam Pilkada perlu kiranya diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan langsung diri mahasiswa terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan anggota dan aktivitas keluarga (masyarakat)/ dengan pendekatan School-Based Democracy Education. Program ini pada intinya mendekatkan materi pembelajaran dengan obyek sesungguhnya atau pengkajian fenomena sosial secara langsung. Dengan demikian mahasiswa akan terlibat langsung dengan aktivitas masyarakat dan dirinya sebagai obyek sekaligus subyek dalam berdemokrasi.
            

        2. Tujuan Penulisan

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji lebih dalam dan memfokuskan pada bagaimana peran Undang-undang No.23 tahun 2003 terhadap fenomena pemilih pemula dalam berdemokrasi sebagai aset bangsa yang memiliki visi dan misi budaya politik yang terpuji. Adapun alasan kampus sebagai tempat yang dapat mengembangkan pembelajaran demokrasi, dikarenakan pada umumnya lingkungan kampus telah memiliki unsur-unsur dasar demokrasi yang dapat dikaji dan dipelajari dengan karakter individu yang beragam. Selain itu mahasiswa dapat mewakili dirinya sebagai miniatur kegiatan sosial, politik dan budaya yang utuh bagi pembelajaran dalam berdemokrasi.

Berdasar kondisi psikologis para pemilih pemuda, sudah seharusnya ada tindakan nyata dari pemerintah dalam hal ini KPU untuk membendung asumsi politik yang tidak baik. Tulisan ini terangkai dengan fakta bahwa kampanye hitam tidak dibendung dengan landasan pendidikan politik yang kompeten. Kurikulum pendidikan dalam program pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakni wajib belajar 12 Tahun, ternyata tidak ada yang menyentuh langsung terhadap fenomena pembelajaran politik.

3. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan dan perbaikan pembelajaran demokrasi, terutama dalam memasyarakatkan budaya politik di kalangan mahasiswa sebagai aset generasi masa depan bangsa.
1. Bagi mahasiswa: memahami mengubah mindset konsep-konsep dasar demokrasi yang selama ini sangat buruk dan mampu menjadi sebagai obyek juga subyek dalam mengaktualisasikan budaya berpolitik yang terpuji.
2.Bagi Dinas Terkait: sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pendidikan politik bagi generasi muda untuk kegiatan pilkada.

B.   Pembahasan

1.Literatur review

          Merujuk dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 Bab II Pasal 3 yang berbunyi; “Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”.
Menurut penelitian saya peraturan KPU tersebut tidak dapat lagi dijadikan sebagai landasan batasan usia minimal dalam pemungutan suara.

          Sebagai alasan dari opini yang saya telah kemukakan ada berbagai hal pendukung yang dapat dijadikan sebagai alasan yang menyatakan bahwa aturan yang dibuat KPU dewasa ini sudah tidak relevan lagi, yakni:

a.     Tidak Adanya Pendidikan Politik bagi Mahasiswa

            Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kata pendidikan politik merupakan suatu perangkat dengan bagaimana kelompok sosial melanjutkan keberadaannya memperbaharui diri sendiri dan mempertahankan ideal-idealnya dalam menghadapi berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik dengan berbagai tujuannya.  Sederhananya, adalah setiap upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat untuk membebaskan manusia dari keterkungkungan kemiskinan sosial untuk kemudian memiliki kontribusi pada proses politik yang sedang terjadi, terutama pada persoalan yang menyangkut langsung dengan kepentingan hidupnya.
            Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi berikut. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga mahasiswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.
            Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau kepemilikan mahasiswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar mahasiswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.
            Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society. Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri. Proses tersebut bukan hanya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan sosial.
Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan proses untuk mendidik warga negara ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan tumbuhnya hambatan-hambatan demokrasi.

               Dilihat dari kenyataannya pada saat ini, pendidikan politik tidak pernah diikutsertakan dalam kurikulum pendidikan di negara kita.
Semua mahasiswa yang termasuk dalam kelompok pemilih pemula tidak pernah disinggung mengenai bagaimana tatacara atau bagaimana menentukan pilihan pada saat pemungutan suara.

               Tentu kita tidak lupa pada sosok Muhammad Kusrin, si perakit televisi asal Karanganyar, Jawa Tengah. Hanya bermodal ijazah Sekolah Dasar beliau dapat merakit televisi dan tentunya menjadi sumber pemasukan baginya. Namun ditengah jalan, usahanya mendapat hambatan. Usaha yang ia rintis terkendala dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Perubahan Permendagri tentang Pemberlakuan Barang Standar Nasional Indonesia (SNI). Akibatnya, Kusrin divonis hukuman penjara selama enam bulan dengan masa percobaan satu tahun serta denda Rp 2,5 juta subsider dua bulan kurungan. Tidak hanya itu, semua televisi rakitan Kusrin yang berjumlah 118 unit dimusnahkan Kejaksaan Negeri Karanganyar, beberapa waktu lalu. 

            Dari kisah yang dialami Muhammad Kusrin tersebut, dapat kita ambil persamaan bahwa pemerintah hanya seolah-olah menginginkan masyarakat memperoleh pendidikan secara otodidak.
Ironisnya kesalahan yang ditimbulkan akibat belajar secara otodidak dapat diganjar dengan undang-undang yang berlaku.

            Bisa kita bayangkan ketika seseorang yang telah memiliki hak politik tanpa memiliki dasar pendidikan politik, akan dengan sangat mudah bagi tim sukses calon-calon tertentu dalam pilkada untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Dalam Bahasa lain, “semakin banyak orang yang buta akan pendidikan politik, akan semakin lebar pintu kemenangan dapat diraih kontestan pilkada tertentu”.

b.    Media Televisi tidak Berimbang Memberikan Informasi Politik

            Media menjadi bagian yang teramat penting dalam kehidupan manusia saat ini. Akselerasi hidup yang menuntut manusia untuk harus serba cepat, berakibat pada arus informasi yang diminta pun semakin deras. Terlebih lagi di era segala sesuatu serba on-line seperti belakangan ini. Media on-line tidak lagi hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi saja. Media pemberitaan saat ini telah memanfaatkannya pula untuk mempercepat arus informasi dari para wartawan langsung ke khalayak ramai.
            Melihat perkembangan ini, media massa amat riskan untuk ditunggangi oleh kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu. Mungkin kita semua sependapat bahawa media massa berpotensi untuk menyebarkan ideologi dominan. Melalui kekuatannya yang amat besar untuk mempengaruhi opini masyarakat, akan amat terselubung ketika ada muatan-muatan tertentu yang berusaha disisipkan dalam pemberitaan sebuah media kepada masyarakat. Seperti apa yang mulai terjadi di Indonesia pasca reformasi ini. Beberapa media besar dikuasai oleh kepemilikan tertentu yang memeiliki kedekatan dengan pihak pemerintah atau politik oposisi.
            Mula sejarah dari media televisi menjadi alat tunggangan individu, kelompok, atau golongan tertentu dapat kita rasakan terjadi semasa pemerintahan orde baru. Oleh pemerintah, media massa dijadikan sebagai alat propaganda dan pencitraan pemerintah. Sebelum tahun 1990-an, televisi di Indonesia hanya ada satu. Yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang dikelola oleh pemerintah. Seluruh pemberitaan yang ada diawasi oleh pemerintah. Hampir tidak ada kritik atau pemberitaan yang menyudutkan pemerintah saat itu. Semua dianggap baik-baik saja demi itikat untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
                    Dari hal tersebut, terlihat bagaimana media massa benar-benar dimanfaatkan sebagai alat hgeemoni rezim yang sedang berkuasa. Dengan isi pemberitaan yang diawasi ketat, masyarakat dibuat percaya bahwa keadaan di Indonesia adalah benar-benar stabil. Tak ada korupsi, penyelewengan, atau hal-hal yang mendiskreditkan pemerintah. Pemerintah, khususnya eksekutif, benar-benar memiliki posisi yang kuat. Sehingga di era reformasi ini, masih kerap ditemui ada masyarakat yang selalu beranggapan bahwa masa orde baru itu lebih baik dari era reformasi. Harga kebutuhan pokok murah, keamanan terjamin, dan sebagainya. Tak lain, konsepsi yang tertanam di mayoritas masyarakat ini adalah hasil dari hegemoni media yang berhasil dilancarkan eksekutif orde baru.
Lantas, apakah di era reformasi, ketika kebebasan pers telah dibuka seluas-luasnya, masih ada hegemoni media? Untuk menjawab semua itu, dapat dilihat dari fakta yang berada di belakang tiap media massa nasional Indonesia.
            Faktanya peenyakit pada orba baru tersebut ternyata kambuh lagi jelang Pemilu Presiden 2014 lalu. Ada 2 televisi swasta nasional yang dapat dikatakan menghalalkan segala cara untuk mengangkat pamor pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki koalisi partai dibelakangnya.
            Kedua televise itu adalah TV One yang dimiliki Aburizal Bakrie yang juga merupakan ketua umum partai Golkar versi Munas Bali, dan berada pada ruang lingkup Koalisi Merah Putih (KMP). Sementara yang memprakarsai terbentuknya koalisi ini adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
            Dilain pihak ada Metro TV yang dimiliki Surya Paloh yang juga merupakan ketua umum partai Nasional Demokrat, dan berada pada ruang lingkup Kolaisi Indonesia Hebat (KIH). Tidak jauh berbeda dengan KMP, koalisi ini diprakarsai pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo- Jusuf Kalla.
            Ironisnya, dualisme pemberitaan kedua televise ini bukan hanya sampai pada sebelum Pemilu Presiden dan wakil atau beberapa hari setelahnya. Namun masih berlanjut hingga saat ini.
Istilah koalisi maupun oposisi pemerintah layak disematkan pada cara pemberitaan kedua televisi ini, ketika TV One kerap menyudutkan jalannya roda pemerintahan Jokowi-JK maka Metro TV sibuk melakukan pencitraan apa-apa saja yang telah dilakukan pemerintah dan koalisinya.   
Namun bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita tentu tidak dapat melarang Aburizal Bakrie atau Surya Paloh untuk memiliki perusahaan berbasis media informasi. Walaupun perusahaan tersebut perlahan namun pasti mampu mengiring opini publik untuk percaya pada hal yang kuran tepat.
            Tentu keadaan seperti ini juga telah menjadi ancaman bagi mahasiswa yang merupakan pemilih pemula untuk mengapresiasikan hak pilihnya.
Lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap pelayanan public yang didalamnya  termasuk media televisi seperti Ombudsman dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk memberi sanksi atau minimal memberi teguran lisan maupun tertulis agar televisi tersebut berimbang dalam menyajikan informasi kepada masyarakat dimana mahasiswa sebagai pemilih pemula termasuk dalam unsur masyarakat tersebut.  
            Bila ditinjau lebih dalam, pada Era Reformasi sekitar bulan Agustus 1998, menyusul pengunduran diri Presiden Soeharto para jurnalis dari beberapa stasiun televisi sepakat mendirikan suatu asosiasi jurnalistik yang bernama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Asosiasi ini menyepakati beberapa aturan yang selanjutnya disebut sebagai kode etik jurnalistik dan wajib dipatuhi seluruh perusahaan televise di tanah air. Dimana diantaranya menyinggung pemberitaan agar berimbang seperti tertulis dalam kode etik IJTI;
Bab II KEPRIBADIAN Pasal (2) “Jurnalis televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan baik yang nyata maupun terselubung. Pasal (3) “Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.
            Namun lagi-lagi, aturan sakral jurnalistik yang merupakan hasil kesepakatan mereka bersama seolah tidak berarti dibanding dengan aspek kepentingan dibalik tubuh pertelevisian dan mengorbankan masyarakat yang memiliki hak memperoleh informasi yang kredibel. 

2. Metode Penelitian

a. Populasi dan Sampel

                 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Palangkaraya dengan mengambil sampel secara rinci sebagai berikut:
1. 10 Orang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
2. 3 Orang mahasiswa dari Fakultas Ilmu Hukum
3. 7 Orang Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi.
Pengambilan sampel dilakukan melalui rancangan sampling menurut katagori sampel acak sederhana. Jumlah mahasiswa yang terkait dengan penelitian sebanyak 20 mahasiswa, dimana mereka telah mengikuti kegiatan pilkada pada masa pemilihan/pencoblosan sebagai pemilih pemula dalam pilkada di daerahnya masing-masing di berbagai kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Sumatera Utara. Data kuesioner dari siswa yang dapat diidentifikasi dengan baik sebanyak 100% dari total responden. Sedangkan alasan pengambilan daerah penelitian yaitu kabupaten yang ada di provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara dikarenakan daerah tersebut telah menyelenggarakan pilkada dengan karakteristik sebagai daerah kompleksitas pemilih pemula yang potensial. Serta provinsi Kalimantan Tengah merupakan alamat domisili dan provinsi Sumatera Utara daerah asal penulis.

b.    Metode Pengumpulan Data beserta Hasil

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian ini, akan dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Library Research, yaitu suatu penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan berbagai bahan bacaan atau literatur, dokumen serta media massa yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian.

2. Field Work Research, yaitu mengumpulkan data dari penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Untuk mempermudah penelitian di lapangan, perlu ditentukan teknik pengumpulan data agar yang dihimpun dapat efektif dan efisien. Teknik yang dilakukan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Interview
            Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis, logis, metodologis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun bentuk wawancara yang dipergunakan dalam penelitian berpedoman pada kuesioner yang berstruktur atau tertutup yang memuat pertanyaan secara cermat dan terperinci dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

Dalam melakukan Interview, penulis bertanya kepada setiap responden:
1. “Apakah anda mempunyai landasan pendidikan politik ketika menetukan pilihan pada pilkada yang telah anda ikuti?”
Respon dari responden: 80% menjawab “tidak memiliki pendidikan politik”, 10% menjawab “tidak tahu” dan, 10% menjawab “memiliki pendidikan politik”.
2. “Apakah anda terpengaruh media informasi seperti televise untuk menentukan pilihan kepala daerah pada pilkada yang anda ikuti?”
Respon dari responden: 100% menjawab “terpengaruh media informasi televise”.

b. Observasi
            Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala yang diteliti yang dilaksanakan dalam situasi yang khusus. Observasi dalam penelitian ini adalah peneliti dengan seksama mengamati langsung terhadap obyek dan sasaran penelitian yaitu aktualisasi kesadaran mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam pembelajaran politk di kegiatan Pilkada.

Dalam melakukan Observasi penulis hanya meneliti satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dan hasilnya tingkat kesadaran mahasiswa pada TPS tersebut masih sangat minim. Dimana perkiraan hanya sekitar 30% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya.

c. Dokumentasi

          Dokumentasi adalah mencari data mengenai sesuatu hal atau variabel yang berasal dari pihak lain berupa catatan, buku, surat kabar.

Dalam melakukan Dokumentasi, penulis menghimpun data dari sejumlah buku yang dapat dilihat pada daftar pustaka.

C.   Penutup

a. Refleksi School-Based Democracy Education

            Indikator yang digunakan adalah mengidentifikasi mekanisme hasil wawancara dengan  mahasiswa yang merupakan pemilih pemula yang menghasilkan beberapa poin diantaranya:

1. Program School-Based Democracy Education lebih bermakna jika mahasiswa yang termasuk dalam pemilih pemula memilki wawasan pendidikan politik yang memadai.

2. Pemberitaan yang berimbang dilakukan pertelevisian dalam memeberi informasi.

b.    Simpulan

           Mahasiswa yang termasuk pemilih pemula sangat rentan digunakan para politisi kotor untuk meraup suara pada pilkada. Hal ini jelas terlihat karena sampai saat ini lembaga pendidikan tidak pernah memberi pendidikan politik kepada mahasiswa. Dalam kata lain pemerintah seolah-olah hanya menginginkan pemilih pemula belajar secara otodidak.
Perlu di ingat, pembelajaran secara otodidak memang tidak ada salahnya. Namun yang mempengaruhi pembelajaran ini tentu termasuk di dalamnya media informasi seperti televisi. Yang menjadi kekhawatiran adalah pemberitaan pertelevisian di tanah air telah disetir sekelompok penguasa partai politik.
                    Maka dari itu, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada harus mempertimbangkan kapasitas pemilih pemula dalam memberikan aspirasi politiknya yang mungkin terpengaruh pemberitaan televisi.

c.      Saran

Sudah seharusnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 Bab II Pasal 3 dipertimbangkan oleh lembaga terkait dalam menetukan kepala daerah pada pemilu.
                    Berdasar pembahasan yang telah terurai, penulis menyimpulkan hak politik bagi pemilih pemula sudah seharusnya di cabut atau minimal dilakukan revisi sebagaimana halnya hak politik TNI-Polri yang dihilangkan.

Daftar Pustaka

Arfani, Riza Noer (1996). Demokrasi Indonesia Kontemporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Bambang (2004)."Menggagas Partisipasi Aktif Guru dalam Peta Politik Indonesia" di Bandung dalam seminar).

Budiyanto. (2002). Kewarganegaraan SMA Kurikulum 2004, Jakarta : Penerbit Erlangga

Panggabean (1994). Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa. Sinar Harapan, Jakarta..

Diskriminasi Pembagian Harta Warisan pada Wanita Batak Toba

Dalam hal pewarisan hukum adat patrilineal maupun matrilinal masih kerap ditemui pembedaan gender yang sangat mencolok. Begitu juga dengan masyarakat penganut sistem patrilineal suku Batak Toba yaitu dimana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja dan kaum perempuan tidak memiliki hak untuk mendapat warisan sedikitpun kecuali apabila ada kesepakatan bersama dalam suatu keluarga. Masyarakat patrilineal ini menganggap bahwa anak laki-laki lebih berharga atau lebih tinggi kedudukannya dari pada anak perempuan. Anak laki-laki dianggap sebagai pembawa keturunan ataupun penerus marga dari orangtuanya. Sebaliknya anak perempuan nanti akan “dijual” dan keturunan yang dilahirkannya akan mengikuti marga yang dimiliki suaminya.

Makna “gender” dalam adat istiadat suku Batak Toba mengandung pengertian perbedaan antara laki-laki dengan perempuan secara sosial. Kedudukan kaum wanita Batak Toba masih sangat lemah bila dibandingkan dengan laki-laki. Fenomena ini sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, namun akibat dari kebiasaan masyarakat hal ini menjadi kebudayaan yang  dijaga dengan baik serta tidak boleh dilanggar.
Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat di lihat dari berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan hukum (baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni hukum-hukum adat). Hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kehidupan tersebut pada umumnya menunjukan hubungan yang sub-ordinasi yang artinya bahwa kedudukan perempuan lebih rendah di bandingkan dengan kedudukan laki-laki.

 Budaya patrilineal yang sudah merasuki hampir seluruh lapisan kehidupan masyarakat tentu tidak akan bisa dihilangkan begitu saja. Karena pada umumnya mereka terikat pada konsep-konsep dan nilai-nilai mengenai perempuan yang ditempatkan dalam arena domestik dan kungkungan adat. Kalaupun mereka mampu keluar dari peran tradisionalnya menjalani pendidikan tinggi, menjalani berbagi profesi-profesi terhormat dalam masyarakat, mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban adatnya. Contoh sederhananya mereka harus melahirkan anak, menjadi ibu dan istri yang baik bagi anak dan suaminya, sekaligus menjadi kerabat yang baik bagi keluarga suaminya maupun kelompok kekerabatan ayahnya tanpa ada warisan yang diperoleh kelak dikemudian hari. Berkaca dari fakta tersebut, sudah sepantasnya pada masa sekarang ini pembagian harta warisan secara hukum waris adat Batak Toba dilaksanakan secara sama rata terhadap laki-laki dan perempuan walau ada kemungkinan akan merusak struktur dan falsafah yang telah dipegang erat.

Hubungan yang sub-ordinasi (suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain) dialami oleh seluruh perempuan Batak Toba tanpa pengecualian. Keadaan yang demikian tersebut dikarenakan adanya pengaruh dari ideologi patriarki yakni ideologi yang menempatkan kekuasaan pada tangan laki-laki. Keadaan seperti ini sudah mulai mendapat perlawanan dari kaum feminis, karena kaum feminis berjuang untuk menuntut kedudukan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan agar terhindar dari keadaan sub-ordinasi tersebut.
Hakekatnya dilihat dari sisi hukum nasional, ketentuannya sangat jauh berbeda terutama soal warisan. Tragis memang, di era demokrasi dan emansipasi wanita, hukum adat Batak Toba belum mampu menyelaraskan kesetaraan dan keadilan gender. Bisa dibayangkan, Indonesia yang sudah pernah memiliki seorang presiden wanita sama sekali  belum mampu merubah pola pikir masyarakat Batak Toba untuk menaikkan harkat wanita dalam berbagai hal, utamanya dalam adat.

Kedudukan perempuan yang sangat lemah ini harus ditinggalkan sebab bertentangan dengan hak azasi dan jelas merupakan suatu indikasi bahwa adat Batak Toba ini diskriminatif terhadap perempuan. Masalah ini memang  sudah sering menjadi sorotan atau topik pembicaraan dalam berbagai seminar atau pembahasan secara resmi. Namun hingga saat ini realisasi untuk perubahan atau pendukung untuk menaikkan harkat wanita belum ada.
Pada hal, kalau dilihat dari kemampuan wanita Batak Toba secara nasional tidak perlu diragukan. Seseorang yang namanya Miranda Gultom, sudah pernah menduduki jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian, ada Basariah Panjaitan yang juga merupakan salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpangkat Irjen atau jenderal bintang dua. Begitu juga dengan nama tenar, Duma Riris Silalahi yang merupakan Runner-Up Putri Indonesia 2007 mewakili Sumatera Utara.

Bila diulas lebih jauh, pembedaan gender sebenarnya sudah tampak sejak suatu keluarga terbentuk. Dalam suatu rumah tangga yang memegang erat budaya Batak Toba secara tradisional, jika mereka tidak mempunyai anak laki-laki mereka akan berusaha selalu memproduksi anak sampai mereka mempunyai anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu yang akan menjadi garis keturunan sang ayah dan pembawa marga. Maka dari itu anak laki-laki sangat istimewa, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak laki-laki sangat di “anak emaskan”.

Didalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga, anak laki-laki sangat ditabukan untuk melakukan pekerjaan perempuan, Anak laki-laki hanya disiapkan untuk menjadi anak yang sukses dan di tuntut untuk belajar dan belajar. Anak laki-laki walaupun dia masih duduk dibangku sekolah lanjutan tingkat atas kedua orang tuanya sudah mempersiapkan anak laki-lakinya hendak kemana ia akan menempuh hidupnya, misalnya ia akan dipersiapkan segala sesuatunya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi seperti bangku perkuliahan.
Namun,hal tersebut sangat jauh berbeda dengan anak perempuan. Orang tuanya akan berpikir berkali-kali  untuk menyekolahkan anak  perempuannya tersebut, karena terkadang ada pemahaman orangtua; untuk apa menyekolahkan anak perempuan sampai tingkat yang lebih tinggi, kalau pada akhirnya si anak perempuan akan dinikahkan dan tidak memiliki pengaruh positif sedikitpun bagi keluarga dalam hal adat.
          Perbedaan gender telah banyak membuat para perempuan tersiksa baik itu secara fisik dan psikologis. Laki-laki dan perempuan merupakan makluk Tuhan yang derajatnya sama. Hanya satu perbedaan diantara perempuan dan laki-laki yaitu perempuan dapat mengandung dan melahirkan sedangkan laki-laki tidak.

Dalam sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal yang dianut oleh masyarakat Batak Toba ternyata juga mempengaruhi kedudukan janda yang merupakan anak perempuan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak untuk mendapat warisan, namun selaku istri turut memiliki harta yang dimiliki suami karena adanya ikatan perkawinan (harta bersama). Oleh sebab itulah, janda pada masyarakat Batak Toba ada suatu ketentuan, yaitu apabila janda diintegrasikan ke dalam kerabat suaminya, ia dapat menetap di sana dan mendapat nafkahnya. Akan tetapi, apabila janda tersebut memisahkan diri dari kerabat suaminya, janda tidak akan pernah berhak membawa benda milik suaminya.

Kenyataan yang sangat ironis dalam budaya atau adat Batak Toba, jika seorang perempuan menjadi janda cerai karena kematian suami maupun janda cerai hidup suami, maka dia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta suami dan harta yang mereka kumpulkan bersama. Dapat dikatakan seorang janda bagi masyarakat Batak Toba sangat menderita, dia tidak mendapat hak warisan dari orangtuanya dan dia juga tidak berhak mewarisi harta suaminya.
Maka dalam kenyataannya, seorang janda cerai karena kematian suaminya maupun janda cerai hidup tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya, hanya sebagai pengguna atau pemakai untuk sumber hidupnya. Harta dari suaminya akan diserahkan kepada anak laki-lakinya jika ada, namun apabila dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki maka warisan  akan diwariskan kepada saudara laki-laki suaminya.

Ideologi Menyalahi Aturan Hukum Konstitusi

Masalah warisan memang selalu enak untuk dikaji, karena tidak jarang masalah hukum yang satu ini menjadi biang kerok rusaknya tatanan ikatan persaudaraan.
Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah, uang atau tanah tidak diberikan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata).

Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan absentantio dan pewarisan testamentair.
Pewarisan absentantio merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima warisan dibagi lagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek. Pada dasarnya, keempatnya adalah saudara terdekat dari pewaris.
Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, pemberi waris akan membuat surat yang berisi pernyataan tentang apa yang akan dikehendakinya setelah pemberi waris meninggal suatu saat nanti. Ini semua termasuk dibahas mengenai persentase berapa harta yang akan diterima oleh setiap ahli waris.

Meskipun seseorang sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara absentantio atau testamentair tetapi di dalam KUH Perdata telah ditentukan beberapa kategori yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan.

Kategori pertama adalah orang yang dengan putusan hakim telah telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. Kedua adalah orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. Ketiga adalah orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Dan keempat, orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.
Dengan dianggap tidak patut oleh Undang-Undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan.

Berdasar uraian diatas, tentu tidak ada alasan lagi bagi suatu keluarga Batak Toba untuk mendiskriminasikan perempuan selama tidak terjerat masalah dalam hukum undang-undang yang berlaku. Pembagian warisan secara absentantio tentu tidak mengenal pembagian warisan berdasarkan gender sehingga sangat cocok untuk menaikkan harkat maupun derajat perempuan suku Batak Toba dalam  pembagian warisan.
Sementara pembagian warisan secara testamentair mungkin kurang berpihak pada perempuan karena orangtua maupun alamarhum suami sebagai pemberi warisan tentu tidak ingin melanggar falsafah adat dengan memberikan surat wasiat berisi pemberian warisan kepada anak perempuannya atau istri.

Dewasa ini sistem hukum adat yang patrilineal yang dianut suku Batak Toba dalam hak warisan bagi anak laki-laki sedang mendapat ujian berat. Hal ini berkaitan dengan peraturan hukum nasional bagi seluruh warga negara Indonesia, dimana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu hukum adat Batak tersebut kemudian disesuaikan. Anak laki–laki dan perempuan adalah sama dalam pembagian warisan. Namun dalam kenyataannya tidak sama,  dalam prakteknya yang terjadi anak perempuan tetap tidak pernah mendapatkan harta warisan orangtua maupun almarhum suaminya bagi seorang janda meskipun sudah ada peraturan dari hukum nasional atau konstitusi.

 Kedudukan laki-laki dan perempuan Batak Toba sama dalam pembagian warisan sepertinya tidak terlalu kuat meski telah dipertegas pasca Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor: 179 K/Sip/1961 tanggal 1 November 1961. Penerapan amanah undang-undang tersebut belum secara penuh dan bulat menyelesaikan sengketa waris pada adat Batak Toba, apalagi penyelesaian sengketa warisan melalui peradilan negara akan berimplikasi terputusnya hubungan persaudaraan yang sangat kontradiksi dengan falsafah dasar masyarakat Batak Toba Dalihan Na Tolu (DNT); somba marhula-hula (hormat kepada keluarga pihak istri), manat mardongan tubu (bersikap hati-hati kepada teman semarga) dan, elek marboru (mengayomi wanita) .
Pengadilan Negara yang mengadili sengketa harta warisan sejatinya hanyalah terbatas pada harta benda fisik an sich, sementara warisan non fisik tidak pernah tersentuh Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yang merupakan hak waris fundamental tradisional berdasarkan kultur budaya Batak Toba. Sehingga pilihan penyelesaian sengketa warisan Batak Toba perlu dipertimbangkan matang, seksama dan hati-hati.

Ideologi Menyalahi Aturan Hukum Agama dan Harapan Kedepannya

          Berbicara mengenai hukum adat dan hukum konstitusi rasanya kurang lengkap tanpa menyertakan pandangan dari hukum agama. Masyarakat Batak Toba yang dominan menganut agama Kristen Protestan juga memiliki pandangan tersendiri terhadap pembagian harta warisan. Seperti yang tertulis dalam RPP HKBP (aturan-aturan dalam organisasi keagamaan Kristen Protestan);
1.“Molo naung jumolo amai, maninggalhon ina na mardakdanak marboru, unang ma dibagi-bagi harta warisan molo metmet dakdanak, alai na boido lehonon ni inai panjaeon tu angka gallengna namagodang hombar turingkotna”
yang memiliki pengertian apabila dalam suatu keluarga seorang ayah telah meninggal dunia serta meninggalkan anak laki-laki dan perempuan serta istri, harta warisan hendaknya jangan diberikan kepada anak apabila masih berstatus lajang, namun apabila anak laki-laki maupun wanita telah menikah dan memiliki keturunan hendaknya harta tersebut dibagi rata.
2. “Molo jumolo ama maninggalhon ina nasomaranak so marboru, berhak do inai mamangke harta warisan i saleleng dingoluna jala ndang muli tu nasing”
yang memiliki pengertian apabila dalam suatu keluarga seorang ayah telah meninggal dunia hanya meninggalkan  istri tanpa ada keturunan, maka istri yang ditinggalkan berhak untuk memiliki warisan dengan catatan tidak akan menikah lagi.

          Dilihat dari pandangan agama tersebut, jelas bahwa pembedaan gender tidak dibenarkan perihal pembagian harta warisan baik untuk anak perempuan maupun janda.
Kembali lagi kepada kenyataan bahwa, walaupun masyarakat Batak Toba adalah kelompok suku yang taat terhadap perintah agama namun menerapkan aturan agama dalam pembagian harta warisan masih enggan untuk dilakukan. Hal itu juga diperparah oleh ciri dari hukum agama yang bersifat tidak tegas karena hubungannya hanya melibatkan manusia dan Tuhan yang Maha Esa.

          Singkatnya, ideologi adat Batak Toba dapat kita lihat sebagai paham yang tidak dapat diubah oleh paksaan hukum konstitusi dan hukum agama yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sang pencipta setidaknya sampai saat ini.
          Melalui Peringatan Hari HAM Se-dunia ke-67  kiranya menjadi suatu momentum untuk menjunjung tinggi hak setiap insan manusia dan yang lebih utama bahwa harapan besar masih ada untuk menaikkan harkat dan martabat wanita Batak Toba dalam adat istiadatnya.

Jayalah Indonesia!!! Selamat hari HAM Se-dunia ke-67!!!