contoh artikel

MENANTI NEGARAWAN DARI KALIMANTAN TENGAH  BAGI INDONESIA

Oleh:Palty Zainal Sibarani
Ilmu Administrasi Negara FISIP UNPAR

Perhelatan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 tak terasa hanya tinggal menghitung hari.Tujuan diadakannya Pilkada serentak adalah menghemat anggaran proses demokrasi,menghindari konflik politik dan,untuk terciptanya efektivitas.
Ragam kejadian yang menghiasi proses demokrasi jelang diselenggarakannya pilkada serentak.Dimulai dari diperbolehkannya politik dinasti oleh Mahkamah Konstitusi,issu suap yang dilakukan bakal calon kepada partai politik atau dengan sebutan mahar politik,ancaman pilkada serentak dibeberapa wilayah ditunda akibat hanya ada satu calon,hingga jadi atau tidaknya pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang( perppu) dan lain sebagainya.

Secara harfiah,defenisi pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan demokrasi rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasar UU No.32 tahun 2004 dan Pancasila.
Perhelatan akbar demokrasi pilkada adalah awal dari keberlangsungan sistem roda pemerintahan yang akan dijabat oleh kepala daerah yang terpilih.Untuk mencapai sistem birokrasi terpadu diperlukan peran partai politik yakni mengutus kader terbaik dalam mengikuti pilkada dan peran masyarakat sebagai pemilik hak untuk memilih agar bijak menentukan pilihannya demi kemajuan pembangunan 5 tahun kemudian.
Pola penilaian kritis dari masyarakat kepada calon kepala daerah juga ambil andil besar menentukan mana calon kepala daerah yang layak serta berintegritas dan, mana calon kepala daerah yang memiliki prospek kerja yang menjanjikan.
Dengan adanya pilkada serentak,diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang melayani masyarakat tanpa adanya kepentingan lain.
Berikut penulis menyajikan biografi singkat Kepala Daerah yang dalam penilaian pribadi mampu menjadi sosok yang memberi perubahan signifikan;

Ir,Joko Widodo(Walikota Solo 2005-2010 dan 2010-2012,Gubernur DKI Jakarta 2012-2014)

Adalah presiden RI ke-7 yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014, terpilih bersama Muhammad Jusuf  Kalla dalam pemilu presiden 2014.
Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didamping Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakilnya.
Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Walikota Solo sejak 28 Juli 2005 sampai 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmoko.Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo,Jokowi ditunjuk oleh PDI-P untuk turut serta dalam pilkada gubernur DKI Jakarta.

 Mengawali karir politik dengan mengikuti pilkada kota solo,Jokowi diusung Oleh PDI-P dan PKB untuk maju sebagai calon walikota, meraup suara dengan persentase  sebesar 36,62% ia dan F.X. Hadi Rudyatmoko keluar sebagai pemenang.
Dibawah kepemimpinannya kota Solo pun berubah yang sebelumnya buruk penataan menjadi layak  serta bus Batik Solo diperkenalkan,kawasan Ngarsopuro diremajakan,Kota Solo menjadi tuan rumah berbagai event internasional.
Atas keberhasilannya dalam memajukan kota Solo,ia terpilih lagi menjadi walikota periode 2010-2015 dengan meraup suara lebih dari 90% dari jumlah pemilih.

Ketertarikan dari berbagai pihak mengenai keberhasilan memajukan kota Solo membuat Jokowi dilirik PDI-P untuk bertarung dalam pilkada Gubernur DKI Jakarta,berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama.Pada pemungutan suara yang berlangsung hingga 2 putaran,Jokowi-Ahok mampu menyingkirkan 5 pasang saingannya termasuk calon dari petahana Fauzi Bowo.

Dilantik pada 15 Oktober 2012 menjadi gubernur DKI Jakarta,gaya kepemimpinan Jokowi menarik untuk dicermati.Lebih banyak dilapangan dan tidak hanya duduk dibalik meja atau istilahnya“Blusukan”adalah ciri khas Jokowi.
Dibawah kepemimpinanya,masyarakat DKI Jakarta pada umumnya kerap dimanjakan dengan berbagai fasilitas maupun kebijakan.Dengan Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat, masyarakat mendapat kemudahan dalam pendidikan serta kepastian kesehatan.
Kebijakan yang ia terapkan yakni lelang jabatan untuk posisi tertinggi di kelurahan,kecamatan dan,Walikota dinilai sangat efektif  dan kompeten untuk menekan pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

 
Basuki Tjahaja Purnama (Gubernur DKI Jakarta 2014-2017)
          Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012-2014 mendampingi Ir.Joko Widodo sebagai gubernur.Sebelumnya Ahok merupakan anggota DPR-RI periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Bangka Belitung.Namun,mengundurkan diri pada tahun 2012 karena mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.Sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Belitung Timur.
Pada 14 Novemver 2014,melalui rapat istimewa di gudung DPRD DKI Jakarta ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko widodo,dimana jokowi pada saat itu turut serta dalam Pemilihan Presiden.
Ahok secara resmi dilantik menjadi Gubernur oleh presiden Republik Indonesia terpilih Ir.Joko Widodo di Istana Negara pada tanggal 19 November 2014.Setelah sebelumnya menjadi pelaksana tugas gubernur sejak 16 oktober 2014.

Menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta didampingi wakilnya Djarot Saiful Hidayat,kepemimpinan Ahok mendapat penilaian pro maupun kontra dari berbagai elemen seperti DPRD DKI Jakarta,Organisasi Massa dan,masyarakat tentunya.
Langkah Ahok melaporkan oknum nakal DPRD DKI Jakarta dalam pengadaan  Uninterruptible Power Supply(Alat penyedia atau penambah listrik cadangan) yang dinilai   merugikan APBD DKI Jakarta karena tidak melalui sistem e-budgeting yang diterapkan pemerintah DKI Jakarta.Imbasnya,bertepatan 100 hari Ahok menjadi gubernur,ia mendapat “hadiah” hak angket yang dibubuhi tanda tangan sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta untuk menggulingkan Ahok dari kursi DKI-1.

Aroma tidak sedap sebenarnya sudah mengiringi langkah Ahok dari pelaksana tugas gubernur hingga menjadi Gubernur tetap.Menjelang hari pelantikannya,Organisasi Massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi demo penolakan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.Bahkan,FPI mengangkat Fahrurrozi Ishaaq sebagai gubernur tandingan.

Sementara,menurut sudut pandang masyarakat DKI Jakarta yang bersikap pro kepada Ahok,DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok sudah lebih baik dibanding dengan gubernur-gubernur sebelumnya.Ahok adalah pemimpinan yang benar-benar melayani masyarakat tanpa kepentingan lain sesuai dengan janji jabatan yang telah ia ucapkan.
Tak heran,Ahok digadang-gadang keluar sebagai pemenang apabila turut serta dalam dalam pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.Hal ini dibuktikan dari antusiasme masyarakat yang menamakan diri sebagai Teman Ahok.Mereka menggalang dukungan dengan mengumpulkan fotocopy  KTP untuk mengusung Ahok pada 2017 mendatang.Tentunya melalui jalur Independent karena sebelumnya Ahok telah mengundurkan diri dari partai Gerindra yang berbeda pendapat dengan nya perihal Pilkada secara tidak langsung.

Tri Rismaharini (Walikota Surabaya 2010-2015)
        Tri Rismaharini wanita kelahiran Kediri,Jawa Timur 20 November 1961 adalah Walikota Surabaya yang mennjabat sejak 20 November 2010.Sekaligus adalah wanita pertama yang terpilih sebagai walikota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia pasca Reformasi 1998.Melalui pemilihan langsung kepala daerah,ia menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian berpasangan dengannya untuk duduk di kursi nomor 1 dan 2 di kota Surabaya.Setelah mereka keluar sebagai pemenang dengan meraup suara sebanyak 358.187 atau 38,53% dalam pilkada Kota surabaya,hanya kurang lebih 4 bulan Bambang Dwi Hartono sudah mengundurkan diri.Pasca pengunduran diri dari Bambang Dwi Hartono,Risma pun mengangkat Wisnu Sakti Buana menjadi wakilnya sejak 24 Januari 2014.

Pengakuan sebagai pemimpin yang berdedikasi dan berkualitas bukan hanya datang dari pendapat masyarakat kota Surabaya bahkan sudah dalam mata dunia.
Dibawah kepemimpinannya,kota Surabaya mendapat pengharggan tingkat Asia Pasifik yaitu Prospect Regime Award 2013 dalam hal Fact Crucial Top dan Inkluisi Digital.Selain itu ia juga membawa kota Surabaya menjadi kota yang terbaik partisipasinya se-Asia Pasifik pada tahun 2012 versi citynet.Sementara penghargaan dalam negeri berupa raihan penghargaan piala  Adipura tahun 2011,2012 dan,2013.

Belum setahun menjabat,Risma “dihadiahi” hak angket untuk menurunkannya dari kursi Walikota.Adalah Whisnu Wardhana yang selaku ketua DPRD Surabaya menggunakan hak angketnya dengan alasan adanya peraturan walikota Surabaya nomor 57 tentang perhitungan nilai sewa reklame serta peraturan walikota Surabaya nomor 57 tentang peraturan nilai sewa reklame di kawasan khusu kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame sebesar 25%.Risma dituding melanggar  undang-undang,yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2006 tentang prosedur penyusunan aturan daerah.Sebab menurut Whisnu Wardhana, Risma tidak mengikursertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam membahas atau menyusun Perwali.
Sehubungan Perwali yang diterbitkannya,Risma beralasan agar pengusaha memilih media sebagai sarana iklan.
Menteri dalam negeri pada saat itu Gamawan Fauzi menegaskan Risma masih tetap menjadi Walikota Surabaya dan menganggap upaya hak angket yang digulirkan DPRD Surabaya terlalu berlebihan.

Masih melekat dalam ingatan kita bagaimana proses penutupan lokalisasi prostitusi Gang Dolly yang merupakan lokalisasi terbesar di kawasan Asia Tenggara.Keinginan Pemerintah Kota Surabaya yang ingin menutup lokalisasi tersebut mendapat tanggapan pro maupun kontra.Dituding,banyak oknum yang memanfaatkan gang dolly sebagai pemasukan tambahan sehingga segala sesuatu usaha dilakukan agar lokalisasi tersebut tidak jadi ditutup.
Namun tekad dari Risma yang ingin membersihkan kota Surabaya dari bisnis prostitusi berhasil dilaksanakan walau mendapat perlawanan langsung dari sebagian masyarakat.

Sehubungan dengan hampir berakhirnya masa jabatan Tri Rismaharini sebagi walikota dan akan diadakannya pilkada serentak pada 9 Desember mendatang,Risma pun maju sebagai calon Walikota Surabaya didampingi Wisnu Sakti Buana .
Namun langkah Risma-Wisnu yang memiliki komitmen untuk turut serta dalam pilkada serentak hampir dipastikan gagal.Karena menurut peraturan KPU,Pilkada dapat dilaksanakan apabila ada minimal 2 pasang calon yang mendaftar di KPU.
Dengan diperpanjangnya masa pendaftaran bakal calon,masih juga tidak ada pasangan yang ingin bersaing dengan Risma,diduga karena elektabilitas Risma yang tinggi sehingga ada anggapan bersaing dengan Risma adalah hal yang sia-sia.

Dimata masyarakat sudah banyak kepala daerah yang sukses memimpin suatu daerah,selain 3 nama diatas masih ada nama besar seperti, Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah,H.Soekarwo Gubernur Jawa Timur,Ridwan Kamil Walikota Bandung dan masih banyak lagi.Walau terkadang mengalami gejolak dalam memimpin bukan menjadi penghalang bagi mereka membuat suatu perubahan.
Begitu juga dengan masyarakat Kalimantan Tengah,tentunya memiliki harapan besar bagi calon Gubernur dan wakil Gubernur yang akan merebut kursi KH-1 dan KH-2,mampu menjadi pengayom,bekerja demi rakyat dan,tanpa adanya kepentingan lain serta membawa kemajuan diberbagai sektor adalah beberapa harapan masyarakat Kalimantan Tengah.
Tidak perlu menjadi Ahok untuk berani menguak oknum nakal yang merugikan negara,tidak perlu menjadi risma untuk dapat memberi penghargaan bagi Provinsi Kalimantan Tengah,tidak perlu menjadi Jokowi untuk bekerja langsung dilapangan.Namun menjadi diri sendiri yang tidak mengenal batas memberi kemajuan sehingga lahir negarawan yang baru.
Inilah saatnya,Revolusi mental yang ditenarkan Presiden Republik Indonesia bapak Ir.Joko Widodo dapat diterapkan di Bumi Tambun Bungai.

SURAT PERNYATAAN

Palangka Raya,   Agustus 2015

Hal:Pengajuan Artikel untuk Diterbitkan

      Yth,
Redaksi Kalteng Pos di tempat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini
                   Nama                                :Palty Zainal Sibarani
                   Tempat,tanggal lahir        :Laguboti,28 April 1996
                   Pekerjaan                          :Mahasiswa
                   Nomor HP                        :081351381135
                   Alamat                             :Desa Sibarani Sitangkol,Toba Samosir,Sumatera Utara
                   Domisisli                          :Bukit Raya IndukNo.14 Jekan Raya
                   No.Rekening                    :0609-01-003037-53-5 BRI
                                                             0378678259                 BNI

       Menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “Menanti Negarawan dari Kalimantan Tengah bagi Indonesia”merupakan naskah asli,hasil pemikiran dan,tidak pernah dipublikasikan.Apabila dikemudian hari ditemukan artikel yang serupa atau hampir menyerupai karya tulis yang saya kirimkan,saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum yang berlaku
       Melalui surat ini penulis berharap redaksi Kalteng Pos dapat memuat tulisan tersebut pada kolom Opini

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hormat saya,Penulis

                                                                                                                                   

                                                                                                               Tertanda Tangan